Cibubur, 26 Mei 2026 — Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat (PPEPD) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Program Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM) dan Kegiatan FOLU Net Sink 2030 pada Selasa, 26 Mei 2026. Bertempat secara hybrid di Avenzel Hotel and Convention Cibubur, pertemuan ini mempertemukan para pemangku kepentingan lintas instansi untuk memastikan program pemulihan mangrove nasional berjalan sesuai target.
Pertemuan dihadiri oleh perwakilan Kepala Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove (BPEGM) dari tiga wilayah — Jambi, Pontianak, dan Sorong — bersama Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat PPEPD serta dua mitra pelaksana, yakni Mangrove Institut dan Yayasan Pemuda Konservasi Indonesia. Kehadiran lintas sektor ini mencerminkan skala dan kompleksitas program yang tidak bisa ditangani satu pihak saja.
Dalam forum tersebut, dipaparkan rencana pemulihan ekosistem mangrove di 13 desa yang tersebar di dua provinsi. Di Provinsi Jambi, kedelapan desa sasaran meliputi Mendahara Ilir, Sungai Bakau, Sungai Dualap, Sungai Besar, Tungkal I, Muara Seberang, Sungai Pelang, dan Sungai Putri. Di Provinsi Kalimantan Barat, lima desa yang masuk dalam peta jalan pemulihan adalah Harapan Baru, Sungai Awan Kiri, Sungai Awan Kanan, Mentibar, dan Kuala Tolak. Seluruh kegiatan mengacu pada Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor 19 Tahun 2026, didukung anggaran sebesar Rp 7,1 miliar.
Pelaksanaan dirancang bertahap selama empat tahun. Penyusunan Rancangan Teknis (Rantek) dijadwalkan mulai Juli 2026 untuk Jambi dan Agustus 2026 untuk Kalimantan Barat, menjadi pijakan bagi penanaman di 50 hektar calon lokasi. Kegiatan kemudian berlanjut dengan pemeliharaan pada 2027 dan 2028, serta pemeliharaan lanjutan pada 2029. Sebelum penanaman dimulai, tim BPEGM akan menjalani tahapan FPIC — atau Padiatapa dalam istilah lokal — sebuah proses konsultasi bebas, didahulukan, dan bermakna untuk memastikan masyarakat setempat memahami dan menyetujui kegiatan yang berlangsung di wilayah mereka.
Dimensi sosial juga menjadi perhatian serius dalam rapat ini. Pengarusutamaan gender diintegrasikan ke seluruh tahapan, dengan target minimal 30 persen keterlibatan perempuan, baik sebagai personil pelaksana maupun penerima manfaat langsung dari penanaman. Aspek safeguard lingkungan dan sosial turut dibahas untuk meminimalkan risiko dampak negatif bagi komunitas lokal.
Semua upaya ini bermuara pada satu tujuan besar: mendukung Indonesia mencapai FOLU Net Sink 2030. Strategi nasional ini mengharuskan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lebih kecil — atau paling tidak seimbang — dengan karbon yang diserap hutan, mangrove, gambut, dan vegetasi lainnya pada 2030. Dengan koordinasi yang diperkuat dan jadwal yang lebih konkret, Direktorat PPEPD berharap seluruh pihak dapat bergerak seirama menuju target pemulihan yang telah ditetapkan.