Direktorat PPEPD Teguhkan Komitmen Menuju Wilayah Bebas Korupsi melalui Rapat Evaluasi Zona Integritas
Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat (PPEPD), Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan Rapat Pembahasan Kelengkapan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas (ZI) yang digelar di Swiss-Bellin Hotel Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 22 Mei 2026.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Direktur PPEPD, Puji Iswari, S.Hut., M.Si., ini dihadiri oleh 18 orang pegawai lintas fungsi, mulai dari pengendali ekosistem, perencana, penelaah kebijakan, hingga pengelola data dan informasi. Kehadiran Tim Inspektorat 1 sebagai evaluator independen semakin menegaskan bahwa proses pembangunan Zona Integritas di Direktorat PPEPD dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Capaian Hasil yang Menggembirakan
Berdasarkan hasil evaluasi yang dipaparkan dalam rapat, Direktorat PPEPD mencatat capaian yang sangat membanggakan pada Komponen Hasil dengan nilai 95,52% dari bobot 40 poin — angka yang mencerminkan kinerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.
Secara rinci, sub-komponen Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel berhasil meraih nilai 97,67%, termasuk capaian kinerja yang lebih baik dari periode sebelumnya dengan perolehan sempurna 100%. Sementara itu, sub-komponen Pelayanan Publik yang Prima mencatat nilai 92,75%, mencerminkan kualitas layanan Direktorat PPEPD yang terus meningkat di mata publik.
Nilai keseluruhan evaluasi Zona Integritas Direktorat PPEPD saat ini berada di angka 67,59, dengan catatan bahwa proses evaluasi masih terus berjalan dan sejumlah area sedang dalam tahap penyempurnaan dokumen.
Bergerak Maju dengan Langkah Konkret
Rapat ini bukan sekadar sesi evaluasi — lebih dari itu, pertemuan ini menjadi momentum bagi seluruh jajaran Direktorat PPEPD untuk memetakan langkah-langkah perbaikan yang terukur. Tim Inspektorat 1 memberikan catatan konstruktif yang langsung ditindaklanjuti, mencakup:
- Penguatan dokumentasi pada setiap sub-parameter
- Pengembangan inovasi layanan publik yang berkelanjutan
- Rencana percepatan pelaksanaan survei persepsi anti korupsi (IPAK) untuk menjaring masukan langsung dari masyarakat
Keterbukaan Direktorat PPEPD dalam menerima masukan evaluator dan kecepatan dalam merespons catatan perbaikan menjadi bukti nyata budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan berkelanjutan.
Melindungi Ekosistem, Melayani dengan Integritas
Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pemerintah yang telah berkomitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) melalui reformasi birokrasi secara menyeluruh. Bagi Direktorat PPEPD yang mengemban tugas mulia melindungi dan mengelola ekosistem perairan darat Indonesia, predikat ini bukan hanya pencapaian administratif — melainkan cerminan dari nilai-nilai integritas yang menjadi fondasi dalam setiap pelayanan kepada masyarakat.
Dengan semangat kolaborasi dan tekad yang kuat, Direktorat PPEPD terus melangkah maju menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan terpercaya — demi kelestarian ekosistem perairan darat Indonesia dan kepercayaan masyarakat yang selalu dijaga.
Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia
Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan